Laporan hari pertama Seminar dan Workshop Memperluas Kesempatan Penanaman Modal di Indonesia Hotel Bidakara, 18-19 Mei 2011

1. Sambutan Ketua Ikatan Purnabhakti BKPM, Bapak Rasjidi, MA

Seminar dan Workshop diselenggarakan oleh Ikatan Purnabhakti BKPM yang mendapat dukungan dari BKPM, telah diikuti oleh sekitar 203 peserta. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Seminar yang diselenggarakan tahun sebelumnya yang membahas mengenai Kebijakan Penanaman Modal. Seminar dan Workshop kali ini berlangsung 2 (dua) hari. Pada hari pertama adalah Seminar, mengenai Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal. Pada hari kedua adalah Workshop Penanaman Modal meliputi materi pengisian aplikasi penanaman modal dan pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Ada banyak hal yang telah dilakukan BKPM selama masa kepemimpinan Gita Wirjawan Kepala BKPM dalam 1,5 tahun ini yaitu beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

 Pada tahun 2011 telah ditargetkan realisasi investasi sebesar Rp. 240 trilyun.
 Terdapat rencana investasi di Indonesia dari beberapa negara seperti Korea, India, Amerika Serikat, negara-negara Eropa dan Timur Tengah.
 Pada bulan April yang lalu di Jakarta telah diselenggarakan Indonesian International Infrastructure Conference and Exhibition 2011.
 Adanya komitmen Pemerintah China untuk melakukan investasi di Indonesia dalam jumlah yang besar dan bantuan soft loan.
 Pemerintah juga sedang menyiapkan dukungan fasilitas tax holiday bagi pembangunan infrastruktur.

Meskipun demikian, disamping berbagai kemajuan tersebut diatas disadari masih terdapat hal-hal yang menjadi kendala dalam kelancaran pelaksanaan investasi. Untuk itu dalam kesempatan Seminar ini, akan dibicarakan berbagai kebijakan dan permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan investasi. Dengan beragamnya peserta yang hadir dalam Seminar yang terdiri dari wakil-wakil perusahaan PMA dan PMDN, aparatur penanaman modal daerah, calon investor, konsultan, law firm, notaris dan kantor akuntan publik; Seminar ini membicarakan berbagai masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan investasi di Indonesia.

2. Key note address Kepala BKPM, disampaikan oleh Dr. Indra Darmawan, Direktur Deregulasi.
Upaya Pemerintah dalam membangun perekonomian nasional, bisa dilihat dari 2 (dua) sisi pandang: jangka panjang dan jangka pendek. Untuk jangka panjang target yang ingin dicapai adalah mengangkat Indonesia menjadi negara maju dan menjadi kekuatan ekonomi 10 (sepuluh) besar dunia tahun di 2030 (PDB US$ 6.460 B – 8.152 B, PDB/kapita US$ 20.600 – 25.900) dan 6 (enam) besar dunia di tahun 2050 (PDB US$ 26.679 B, PDB/kapita US$ 78.478). Saat ini Indonesia merupakan kekuatan ekonomi ke-17 dunia dengan PDB US$ 720 B dan PDB/kapita US$ 3.000).

Dalam rangka mencapai target-target tersebut diatas, Indonesia memiliki modal besar diantaranya adalah komposisi penduduk muda (<29 tahun) yang besar dan mereka berpendidikan jugaproduktif serta meningkatnya kelas menengah. Dengan demikian Indonesia mempunyai modal yang sangat besar dan strategis sehingga sayang apabila modal yang besar tersebut tidak didukung dengan upaya-upaya untuk memperbaiki iklim investasi dan mempromosikan masuknya investasi ke Indonesia.

Kontribusi investasi saat ini terhadap perekonomian nasional sekitar 30% dari PDB dimana sekitar 50% nya berasal dari konsumsi. Hal ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan karena sebelumnya kontribusi investasi hanya sekitar 15% dari PDB. Oleh karenanya melihat fakta-fakta tersebut diatas, masalah investasi menjadi semakin penting dan strategis.

Sementara untuk jangka pendek, pada tahun 2010 merupakan tahun rekor dalam indikator ekonomi dengan capaian yang diperoleh antara lain indeks Bursa Efek Indonesia (BEI) melewati 3.600, kinerja ekspor yang mencapai US$ 150 B, pertumbuhan investasi yang tinggi sebesar Rp. 208,5 trilyun melebihi dari target Rp. 160,1 trilyun.

Dari nilai realisasi investasi tersebut, untuk PMA 5 (lima) teratas berasal dari negara Singapura, Inggris, Amerika Serikat, Jepang dan Belanda dengan sektor-sektor yang menonjol diantaranya transportasi, pergudangan dan komunikasi serta pertambangan. Selain itu data realisasi investasi tahun 2010 menunjukkan pertumbuhan PMDN lebih tinggi dibandingkan PMA dan meningkatnya porsi investasi di luar Jawa sebesar 33% dibandingkan tahun sebelumnya 18%. Untuk tahun 2011, realisasi investasi ditargetkan sebesar Rp. 240 trilyun atau naik 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Data realisasi investasi triwulan I 2011 sudah mampu mencatat nilai Rp. 53,6 trilyun, sehingga angka yang ditargetkan tersebut diperkirakan dapat tercapai.

Upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah dalam meningkatkan iklim investasi diantaranya dengan melanjutkan perbaikan, fasilitasi dan monitoring kemudahan berusaha (doing business) di Indonesia; melakukan penyederhanaan business proses perizinan dan non-perizinan terkait investasi; mempercepat terselenggaranya Kerjasama Pemerintah Swasta (PPP) dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur serta memperkuat dukungan fasilitas fiskal bagi investasi melalui pemberian Tax Holiday.

3. Paparan Narasumber:

a. Direktur Deregulasi, Indra Darmawan dengan paparan Perpres No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Negatif Investasi (DNI).
Pemapar menyampaikan beberapa ketentuan dalam DNI yang baru yang berbeda dibandingkan dengan ketentuan DNI sebelumnya, diantaranya menyangkut perluasan di bidang usaha yang sama di lokasi yang berbeda, status penanam modal di perusahaan terbuka, merger dan akuisisi, right issue dan treasury stock serta kejelasan mengenai grandfather clause. Disampaikan pula mengenai format baru dari Lampiran DNI yang sekarang ini didasarkan pada sektor pembina dari bidang-bidang usaha dan penggunaan kode KBLI terbaru (2009) sebagai referensi kode bidang usaha. Disamping itu terdapat beberapa perubahan ketentuan mengenai bidang usaha dibandingkan DNI sebelumnya yaitu disamping ada yang merupakan bidang usaha baru, maka yang sekarang menjadi lebih terbuka walaupun ada juga yang lebih restriktif.

b. Direktur Pelayanan Aplikasi BKPM, Suhardi dengan paparan Tata Cara dan Prosedur Aplikasi Penanaman Modal.
Pemapar menyampaikan mengenai kondisi doing business di Indonesia tahun 2011 dan perbandingannya dengan negara-negara lain, khususnya yang terkait dengan pendirian usaha dan pelayanan perizinan. Kemudian disampaikan mengenai PTSP terkait dengan maksud dan tujuan, prinsip dasar pelayanan, pembagian kewenangan urusan, mekanisme pelayanan perizinan, jenis-jenis perizinan dan mekanisme perizinannya, serta jenis persetujuan fasilitas fiskal nasional dan non fiskal.

c. Direktur Wilayah III BKPM, Wiediarni dengan paparan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dalam Rangka Mendorong Peningkatan Realisasi Penanaman Modal.
Pemapar menyampaikan mengenai fungsi dari pengendalian pelaksanaan penanaman modal yaitu terdapat fungsi pemantauan, pembinaan dan pengawasan. Diterangkan juga mengenai kewenangan dan peran dari pengendalian pelaksanaan dalam realisasi penanaman modal serta hal-hal yang terkait dengan pembatalan dan pencabutan dan pemberian sanksi administratif disamping menyampaikan data realisasi penanaman modal dari tahun 2006 sampai dengan triwulan I tahun 2011.

d. Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan paparan Kebijakan Pengelolaan Pertanahan.
Pemapar menyampaikan bahwa ada 4 (empat) kegiatan pertanahan yang berkaitan dengan investasi yaitu izin lokasi, pengadaan tanah, pemberian hak/pendaftaran tanah dan penertiban tanah terlantar. Untuk masing-masing kegiatan tersebut dijelaskan antara lain mengenai dasar hukumnya, persyaratan, pengaturan dan prosedurnya.

e. Direktorat Peraturan II, Ditjen Pajak dengan paparan Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Meningkatkan Penanaman Modal di Indonesia.
Pemapar menyampaikan beberapa fasilitas pajak penghasilan dalam rangka meningkatkan investasi di Indonesia, diantaranya fasilitas untuk bidang usaha tertentu dan atau di daerah tertentu, fasilitas di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), fasilitas Pasal 17 ayat 2b UU PPh terkait penurunan tarif PPh bagi WP Badan DN berbentuk perseroan terbuka, sumbangan yang dapat dikurangkan dari PPh bruto, dan pembebasan atau pengurangan PPh Badan dalam rangka penanaman modal (Tax Holiday).

4. Bertindak selaku Moderator dalam Seminar ini adalah Direktur Pelayanan Fasilitas BKPM, Sugiono. Ada beberapa hal yang menjadi catatan Moderator berdasarkan paparan dari para Narasumber, diantaranya:
a. Terkait dengan kebijakan penanaman modal, dalam beberapa hal diakui masih terdapat ketidakjelasan terkait ketentuan bidang usaha. Untuk itu biasanya calon investor/investor atau kuasa hukumnya membuat Letter of Intent (LoI) kepada BKPM memohon konfirmasi mengenai ketentuan di suatu bidang usaha tertentu, dan untuk menyiapkan jawabannya memerlukan waktu, terlebih apabila masih perlu dikonsultasikan dengan instansi teknis terkait atau dengan banyaknya LoI yang masuk ke BKPM. Oleh karenanya, diusulkan agar BKPM segera merampungkan penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanaman Modal (PTPPM) yang sebelumnya pernah ada, sehingga akan memudahkan baik bagi BKPM sendiri maupun bagi para calon investor/investor.
b. Dalam pengisian aplikasi investasi, masih terdapat masalah antara kapasitas produksi dengan pelaksanaannya. Sebagai contoh dalam aplikasi disebutkan kapasitas 10.000 ton, namun dalam pelaksanaannya bisa sampai dengan 50.000 ton.
c. Terkait dengan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh investor dalam merealisasikan investasinya, masih terdapat hambatan anatara lain dalam hal koordinasi antar kementerian yang kadangkala tidak jalan.
d. Masalah pertanahan, secara de facto masih banyak tanah yang terlantar namun kenyataannya secara de yure tanah-tanah tersebut sudah ada pemiliknya, disamping maraknya calo-calo tanah.
e. Terkait insentif pajak, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 1/2007 jo. No. 62/2008 kelihatannya mudah, namun dalam pelaksanaannya menjadi rumit. Contohnya dalam mekanisme pemberian insentif yang melalui rekomendasi dari BKPM, akan tetapi hampir semuanya memerlukan klarifikasi dari instansi teknis. Untuk itu sebagai solusinya diusulkan agar pemberian rekomendasi langsung dari instansi teknis atau pada waktu investor menyampaikan permohonannya ke BKPM sudah disertai dengan rekomendasi dari instansi teknis.

5. Dalam sesi diskusi/tanya jawab, antusiasme para peserta Seminar sangat tinggi terlihat dari banyaknya pertanyaan atau tanggapan yang disampaikan kepada para narasumber yaitu sekitar 25 (dua puluh lima) pertanyaan atau tanggapan yang terbagi atas 4 (empat) termin. Para penanya/penanggap dapat dikelompokkan berdasarkan instansi/perusahaan sebagai berikut:
a. aparatur pemerintah daerah : 3 orang
b. konsultan hukum/law firm : 11 orang
c. perusahaan PMA/PMDN : 11 orang

6. Adapun pertanyaan atau tanggapan yang disampaikan oleh para peserta Seminar dalam sesi tanya jawab antara lain sebagai berikut:
a. Ada perusahaan PMA yang selama berdirinya (1999-2010) sudah memiliki banyak Surat Persetujuan (SP). Kalau dalam SP yang lama ada kewajiban kemitraan, pada SP yang baru tidak ada lagi kewajiban kemitraan. Hal tersebut menimbulkan keraguan bagi investor, diantaranya pada waktu pengisian LKPM apakah perlu dicantumkan persyaratan kemitraan tersebut.
Dijelaskan bahwa pada dasarnya ketentuan mengenai kemitraan masih tetap ada. Kalau dilihat Perpres No. 36 Tahun 2010 tentang DNI, di bidang-bidang usaha tertentu masih terdapat persyaratan kemitraan yaitu pada lampiran II.b. Disamping itu terdapat bidang-bidang usaha yang tidak disebutkan secara eksplisit persyaratan kemitraan, misalnya di sektor perkebunan di dalam persyaratan khusus disebutkan sesuai dengan Permentan No. 26 yang antara lain mensyaratkan pola kemitraan.
b. Menyangkut kewenangan kabupaten/kota sesuai dengan Perpres No. 27 tahun 2009 tentang PTSP di bidang penanaman modal, ditanyakan urusan apa saja yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dan apakah ada batasan nilai investasi yang merupakan kewenangan kabupaten/kota.
Dijelaskan bahwa dasar hukum kewenangan daerah adalah UU Otonomi Daerah dan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 serta UU Penanaman Modal. Dalam rangka penanaman modal sesuai UUPM, PMA menjadi kewenangan Pusat. Atas kewenangan tersebut, bisa adilaksanakan sendiri, dilimpahkan ke pemprov atau ditugaskan ke pemkab/pemkot. Selain itu kewenangan Pusat sesuai Permen Perindustrian No. 71 adalah industri-industri yang merupakan prioritas tinggi secara nasional.
Sementara untuk daerah, kewenangannya adalah melakukan pelayanan perizinan PMDN. Disamping itu, di sektor industri sesuai lampiran PP 38/2007, terdapat kewenangan daerah menurut nilai investasi, bahwa untuk investasi diatas Rp. 10 milyar menjadi kewenangan provinsi sedangkan dibawah Rp. 10 milyar merupakan kewenangan kabupaten/kota.
c. Terkait dengan kewenangan daerah untuk pelayanan perizinan PMDN, terdapat permasalahan menyangkut hak akses yang belum bisa digunakan dan batas kewenangan pemkab/pemkot dalam pemberian izin. Disamping itu disampaikan bahwa di kabupaten Kutai Kertanegara, dari sekitar 100 perusahaan hanya puluhan perusahaan yang menyampaikan LKPM, dan laporan tersebut hanya ke BKPM dan tidak sampai ke Pemkab.
Dijelaskan bahwa sesuai Perpres No. 27 Tahun 2009, BKPM masih dapat memproses perizinan PMDN selama 2 (dua) tahun hingga Juni 2011 dan per tanggal 23 Juni 2011 pelayanan PMDN sudah menjadi kewenangan penuh kabupaten/kota. Apabila daerah sudah siap melaksanakan PTSP, hak akses bisa dimintakan ke Pusdatin sepanjang di daerah tersebut jelas siapa pengelolanya, terdapat jaringan internet dan bandwith yang cukup memadai.
Mengenai penyampaian LKPM, memang ditemukan bahwa banyak perusahaan PMA/PMDN yang belum mengenal instansi yang menangani investasi di daerah tempat investasinya. Untuk itu perlu ada inisiatif dari pemkab/pemkot untuk melakukan sosialisasi pengenalan kelembagaan kepada perusahaan PMA/PMDN di daerah tersebut yang dilakukan langsung oleh Bupati atau Walikotanya.
d. Sesuai DNI, bidang usaha dimungkinkan untuk dimiliki 100% Asing. Ditanyakan apakah masih ada kewajiban divestasi saham dan apakah kewajiban divestasinya di bidang usaha tertentu dan bagaimana besaran dan jangka waktunya.
Dijelaskan bahwa pada dasarnya kewajiban divestasi dalam UUPM tidak diatur lagi. Namun di sektor-sektor tertentu masih ada aturan bahwa dalam jangka waktu tertentu harus ada kepemilikan saham nasional. Contohnya di bidang pertambangan, pada awalnya bisa 100% namun pada saat operasional dalam waktu 5 tahun harus melakukan pelakukan pengalihan sebagian saham kepada pihak nasional sebesar 20%.
e. Masalah pertanahan, terkait dengan tanah adat atau ulayat statusnya bagaimana. Kemudian apakah tanah yang ada di Indonesia sudah diinventarisasi semua. Kalau belum, kapan bisa terinventarisasi semua lahan tersebut, mengingat dalam pelaksanaan investasi umumnya sangat diperlukan kejelasan lahan.
Dijelaskan bahwa pengaturan mengenai tanah ulayat ada dalam Permen agraria No. 5 tahun 1999. Hak tersebut tidak diatur secara spesifik, karena hak ulayat makin lama akan semakin berkurang seiring dengan meningkatnya hak-hak individu. Untuk menetapkan apakah suatu masyarakat adat masih ada dan berhak mendapat status hak ulayat, paling tidak ada 3 hal yang harus dipenuhi, yaitu: masyarakat adatnya memang masih eksis, ada tatanan hukum yang mengatur dan memiliki wilayah atau asset. Apabila salah satu syarat tersebut terpenuhi, Bupati/Walikota dapat mengeluarkan Perda mengenai keberadaan masyarakat adat tersebut dan mempunyai hak atas tanah ulayat. Mengenai inventarisasi tanah, data sementara saat ini di Indonesia terdapat hampir 80 juta bidang tanah, yang terinventarisasi baru sekitar 30% nya. Target dari BPN bahwa dalam jangka waktu 18 tahun sudah seluruh lahan yang ada bisa terdaftar atau sekitar 3 juta bidang tanah per tahunnya. Untuk itu, BPN saat ini banyak melakukan program-program sertifikasi lahan.
f. Penerbitan Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2010 khususnya Pasal 21 terkait pembebasan pemotongan pajak dianggap berbenturan dengan aturan pajak yang lain. Dalam PP dimaksud disebutkan apabila diperkirakan rugi, perusahaan bisa meminta pembebasan/pengurangan pajak. Sementara dalam aturan lain perusahaan yang wajib menyampaikan laporan semester penghitungan cicilannya sudah diatur dan tidak bisa lagi minta pembebasan pajak. Kemudian dikeluhkan juga masalah administrasi faktur pajak dimana antara KPP Batam dengan KPP Jakarta menggunakan aturan yang berbeda sehingga menyulitkan perusahaan.
Dijelaskan bahwa fasilitas SKB Pasal 23 yaitu pembebasan/pengurangan pemotongan pajak diberikan untuk mengurangi cashflow perusahaan, dimana untuk memperolehnya perusahaan harus memenuhi salah satu syarat yaitu wajib pajak mengalami kerugian di tahun berjalan, berhak atas kompensasi kerugian dari tahun sebelumnya atau pajak yang dibayarkan tahun ini lebih besar dari pajak terhutang akhir tahun. Untuk PPN, penyerahannya dimanapun sama, kapan terhutang dan kapan dibuka fakturnya. Tetapi untuk Batam ada hal khusus karena merupakan FTZ, dimana di Batam ada tambahan form FTZ 01 untuk penyerahan dari daerah pabean lainnya yang harus diendorsed oleh KPP Batam.
g. Setelah penerbitan Surat Persetujuan (SP), berapa lama masa berlakunya dan apakah dimungkinkan untuk mendapatkan tambahan waktu karena proyeknya belum berjalan. Ditanyakan juga untuk perusahaan yang sifatnya maklon apakah dibolehkan memiliki tanah. Kemudian ditanyakan apakah tanah boleh disewa atau harus merupakan hak milik.
Dijelaskan bahwa pada dasarnya waktu penyelesaian proyek tidak sama untuk setiap kegiatan usaha, tergantung dari kegiatannya masing-masing. Sepanjang investor mempunyai alasan yang kuat kenapa proyeknya belum berjalan, BKPM akan memberikan perpanjangan waktu. Pada prinsipnya BKPM tidak ingin mencabut atau membatalkan persetujuan yang sudah diberikan, kecuali karena ada indikasi penyalahgunaan.
Mengenai jasa maklon, umumnya dalam SP tidak disebutkan bahwa bidang usahanya maklon karena biasanya lebih merupakan pertimbangan bisnis perusahaan. Maklon kalau di sektor industri, KBLI nya akan mencu pada KBLI industrinya.
Tanah untuk penanaman modal, mekanismenya adalah melalui HGU/HGB, dimana untuk memperolehnya adalah melalui permohonan izin lokasi. Pada prinsipnya perusahaan tidak boleh memiliki tanah, yang boleh perorangan. Adapun mengenai sewa tanah sifatnya individual dan biasanya skala kecil, kalau untuk perusahaan diarahkannya ke HGU/HGB.
h. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan:
 Apakah PT PMA/PMDN yang sudah mempunyai izin usaha harus juga memperoleh SIUP dari Kementerian Perdagangan.
 Bagaimana kalau perusahaan yang sejak mendapatkan SP BKPM tidak pernah menyampaikan LKPM dan bagaimana statusnya.
 Bagaimana status perusahaan yang sudah punya SP dan setelah masa berlaku SP nya berakhir, belum ada kegiatan apa-apa sementara juga belum ada sanksi yang diberikan kepada perusahaan tersebut. Untuk pemberian sanksi pembatalan/ pencabutan, apakah sifatnya otomatis atau melalui surat terlebih dulu.
 Berapa nilai investasi atau modal minimum yang disyaratkan, contohnya di bidang usahan konsultansi bisnis.
 Definisi investasi menurut BKPM, apakah modal dasar, modal ditempatkan atau modal berikut pinjaman. Disamping itu apakah ada ketentuan tertulis mengenai rasio-rasio seperti rasio hutang dengan modal.
Berikut penjelasan atas pertanyaan tersebut diatas:
 Pada dasarnya perusahaan PMA yang tidak melakukan kegiatan perdagangan tidak lagi memerlukan SIUP. Namun memang yang terjadi di daerah seringkali SIUP dan TDP sepertinya sudah menjadi suatu kewajiban. Padahal menurut Kemdag sepanjang perusahaan tidak melakukan dagang tidak diperlukan SIUP. Begitu pula pada saat perusahaan membuka rekening di bank, seringkali yang ditanyakan adalah SIUP nya. Sementara Bank Indonesia sendiri tidak pernah mensyaratkan hal tersebut.
 Penyampaian LKPM merupakan salah satu kewajiban perusahaan dan hal itu sudah termaktub dalam UUPM, dimana juga diatur bahwa apabila tidak melapor akan terkena sanksi. Diberitahukan bahwa BKPM sejak tahun 2010 sudah menyurati sekitar 30.000 perusahaan yang menghimbau untuk menyampaikan LKPM. Dari surat yang disampaikan masih banyak yang kembali lagi, baik karena alamat tidak ditemukan, tidak jelas atau memang karena tidak mau menerimanya. Terhadap surat-surat yang kembali tersebut, oleh BKPM daftarnya diserahkan kepada BKPMD provinsi di daerah masing-masing untuk dilakukan pengecekan langsung di lapangan melalui skema dana konsentrasi. Sanksi yang diberikan, awalnya berupa peringatan tertulis sampai 3 kali hingga sanksi pencabutan. Untuk mekanisme pencabutan, sebelumnya dilakukan BAP dulu oleh daerah kemudian diajukan usulan pencabutan/pembatalan sehingga diharapkan akan bisa menyelesaikan masalah perusahaan yang tidak melaporkan perkembangan investasinya. Pencabutan atau pembatalan juga bisa didasarkan atas permohonan perusahaan itu sendiri.
 Mengenai nilai minimum investasi, pada dasarnya tidak ada ketentuannya melainkan disesuaikan dengan skala usahanya. Namun dalam ketentuan sektor seperti sektor perdagangan terdapat klasifikasi Besar dan Menengah yang pengelompokannya mengacu pada UU UMKMK dimana untuk masing-masing kelompok usaha ada batasan kisaran investasi (berupa asset adan omset). Kebijakan internal BKPM sendiri untuk mencegah agar investasi asing yang masuk tidak masuk dalam ranah usaha kecil dan menengah, adalah bahwa minimum investasi asing US$ 250.000 dan untuk saham/equitynya minimum US$ 100.000.
 Pengertian investasi adalah saham dan pinjaman. Untuk investasi baru harus ada equity minimumnya, sedangkan untuk perluasan dimungkinkan pinjaman semua. Mengenai rasio modal terhadap pinjaman yang umumnya dipakai adalah 25%:75%.
i. Mengenai fasilitas perpajakan di KAPET, apakah sudah ada perusahaan yang mendapatkan fasilitas ini. Terkait dengan KAPET, apakah peraturan KAPET tidak mati suri karena kebijakannya belum dicabut namun dalam pelaksanaannya tidak berjalan.
Dijelaskan bahwa sesuai hasil evaluasi, dari 14 KAPET yang ada sejak tahun 2000-2007 yang efektif hanya 2 salahsatunya KAPET Batu Licin. KAPET yang lain menjadi tidak efektif diantaranya karena perusahaan cenderung melakukan investasi di daerah yang infrastrukturnya sudah baik dan lengkap.
j. Ada beberapa pertanyaan:
 Suatu bidang usaha terbuka untuk asing tetapi belum ada kode KBLI nya. Bagaimana sikap BKPM dan mekanisme koordinasi dengan instansi terkait.
 Kapan tepatnya permohonan izin usaha disampaikan oleh perusahaan. Yang dimaksud dengan produksi komersial, apakah saat menerima order atau saat melakukan trial production.
 Untuk membuat NPWP baru bagi PMA dengan direksi asing agak sulit, karena persyaratannya antara lain dimintakan NPWP Direkturnya sementara Direktur sendiri belum punya KITAS.
Berikut penjelasan atas pertanyaan tersebut diatas:
 Pada dasarnya KBLI disusun untuk seluruh bidang usaha, sehingga mestinya semua bidang usaha sudah tertampung di KBLI. KBLI merupakan penyempurnaan dari ISIC dan sesuai dengan kondisi usaha di Indonesia, bahkan menurut BPS sampai kegiatan yang khas Indonesia seperti ojek sudah ada KBLI nya.
 Permohonan izin usaha disampaikan perusahaan pada saat sudah mau memulai usaha atau melakukan produksi komersial. Kalau perusahaan jasa, apabila izin-izin sudah lengkap, sudah sewa gedung dan telpon ada sehingga perusahaan sudah bisa beroperasi dikatakan sudah komersial. Untuk industri, apabila mesin sudah ada dan bisa mulai produksi meskipun masih trial production dikatakan sudah komersial.
 Sesuai Perdirjen Pajak No. 161, syarat untuk mendirikan perusahaan baik oleh orang pribadi atau badan harus mempunyai NPWP, karena syarat mempunyai NPWP adalah yang penghasilannya diatas TPKP atau sebesar Rp. 15.840.000 per tahunnya. Karenanya untuk mendirikan perusahaan, logikanya Direksi perusahaan tersebut penghasilannya diatas TPKP sehingga harus mempunyai NPWP termasuk orang asing.
k. Dalam Peraturan Pemerintah No. 93 dan juklaknya PMK No. 76, yang menjadi pengurang pada saat menghitung PPh Badan diantaranya berupa sumbangan-sumbangan seperti untuk pembangunan infrastruktur. PMK 76 tersebut dirasakan terlalu complicated, karena dalam hal sumbangan untuk infrastruktur harus membuat daftarnya dan kapan dimanfaatkan serta sampai berapa tahun. Begitu pula untuk pembangunan infrastruktur yang umumnya multi years, baru bisa dikurangkan setelah diserahkan manfaatnya. Diharapkan pengurangan bisa dilakukan per tahun, sehingga biaya yang dikeluarkan tahun ini langsung dikurangi pendapatan Badan tahun yang bersangkutan.
Kemudian ditanyakan perihal pajak daerah yang terlalu banyak, seperti halnya pajak alat berat yang sudah dikeluhkan oleh para pengusaha pertambangan. Bagaimana sikap BKPM terhadap hal tersebut.
Dijelaskan bahwa dalam PP 93 yang dimaksud sumbangan bisa untuk pendidikan, olahraga, dll. Sedangkan untuk infrastruktur disebut sebagai biaya pembangunan infrastruktur yang harus dalam bentuk barang. Pembangunan infrastruktur lebih dari 1 tahun misalnya 5 tahun dimungkinkan, tapi dengan syarat 5% dari penghasilan netto dan sumbangan di tahun ke-1 dan seterusnya tidak menyebabkan rugi serta akumulasi pembangunan selama 5 tahun tadi baru bisa dibebankan di tahun ke-5. yang dihapkan Pemerintah sebenarnya WP dalam membangun infrastruktur tidak sendiri tapi berkolaborasi dengan WP yang lain sehingga infrastruktur tersebut bisa diselesaikan dalam waktu 1-2 tahun.
Terkait dengan pajak daerah yang umumnya berdasarkan Perda, Kemdagri dibantu dengan instansi teknis seperti Kemkeu, Ditjen Pajak dan BKPM secara berkala melakukan evaluasi terhadap Perda-perda yang ada termasuk apakah Perda tersebut bersifat kontra produktif terhadap kegiatan investasi.
l. Perusahaan tambang lokal sudah punya Izin Usaha Pertambangan (IUP), akan masuk perusahaan asing yang bergerak di bidang pengolahan/pemurnian. Ditanyakan apakah dimungkinkan dalam satu Persetujuan dengan bidang usaha pertambangan saja tetapi sudah bisa melakukan kegiatan pengolahan/pemurnian.
Dijelaskan bahwa usaha tambang bisa sekaligus dengan pengolahan. Dalam UU Minerba terbaru bahkan disyaratkan bagi perusahaan tambang untuk mengolah hasil tambangnya di dalam negeri dan tidak boleh diekspor mentah. Pada dasarnya kegiatan tambang itu harus single purpose, tidak boleh digabungkan dengan kegiatan yang lain. Namun saat ini ada kebijakan terbaru dari Kementerian ESDM bahwa prinsipnya penambangan dengan perdagangan bisa digabung, tapi yang penting penambangan tidak boleh digabung dengan jasa pertambangan.
m. Status anak perusahaan PMA yang belum PMA, untuk menjadi PMA bagaimana proporsi saham asing anak perusahaan dimaksud.
Dijelaskan bahwa bagi anak perusahaan yang perusahaan induknya berubah menjadi PMA maka anak perusahaan juga harus berubah status menjadi PMA dengan porsi kepemilikan saham asingnya sesuai dengan ketentuan bidang usahanya dalam DNI.
n. Apakah PTSP juga melakukan pengecekan trademark dan trade name. Kemudian soal sumbangan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, apakah bisa bila sumbangan itu untuk yayasan pendidikan perusahaan itu sendiri. Diusulkan juga untuk LKPM per semester agar dibuat formatnya secara on-line sehingga memudahkan pada waktu pengisian dan penyampaiannya.

Berikut penjelasan atas pertanyaan tersebut diatas:
 Saat aplikasi di PTSP, PMA umumnya belum memiliki badan hukum sehingga BKPM juga tidak mengecek mereknya apa dan tidak tahu apakah mereknya sudah terdaftar atau belum. Pada umumnya BKPM tidak pernah menanyakan merk yang akan dipakai calon investor, tetapi di sektor tertentu seperti perhubungan udara karena ada permintaan dari instansi teknisnya nama/merk akan ditanyakan.
 Sumbangan dalam bentuk apapun dibolehkan sepanjang tidak diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa yaitu yang terkait dengan hubungan usaha, kepemilikan saham dan hubungan penguasaan seperti induk perusahaan ke anak perusahaan. Hal tersebut dilakukan agar jangan sampai sumbangan diberikan dalam satu kelompok usahanya sehingga menjadi pelarian keuntungan.
 Form LKPM sudah tersedia di website BKPM http://www.bkpm.go.id dan bisa didownload serta bisa dikirim melalui email atau faxsimil. Apabila nanti SPIPISE sudah bisa dioperasikan maka penyampaian LKPM nantinya dapat dilakukan secara on-line.
o. Mengacu surat KemkumHAM, dalam proses merger harus ada persetujuan BKPM. Sementara surat dari BKPM bahwa salah satu syarat proses merger perlu ada akta merger dan persetujuan dari Menteri. Sebenarnya mana yang lebih dulu, karena terdapat beberapa ketentuan yang saling mensyaratkan.
Dijelaskan bahwa merger diperuntukkan bagi perusahaan yang sudah memiliki izin tetap dan tidak dalam masa pembangunan proyek, sehingga kalau mau merger setelah mendapat legalitas dari Kemkumham baru kemudian mengajukan perubahan izin usaha yang bersangkutan. Terkait dengan surat Kemkumham dilandasi adanya kekahawatiran bahwa sudah membuat produk hukum pengesahan kemudian tidak diterima BKPM sehingga harus dilakukan revisi.
p. Di BKPM ada perizinan untuk KPPA, sementara di Kemdag juga ada izin perwakilan dagang, apa bedanya. Ditanyakan juga upaya BKPM untuk menjamin kepastian hukum di bidang investasi terkait tumpang tindih izin usaha seperti yang terjadi antara perkebunan dan pertambangan, bagaimana penyelesaiannya.
Dijelaskan bahwa bagi perusahaan asing yang perlu mengurus kegiatan usahanya dengan anak-anak usahanya di Indonesia, dapat membuka kantor perwakilan dan dimungkinkan adanya tenaga asing, tapi bukan untuk melakukan kegiatan usaha sendiri dalam arti memperoleh penghasilan. Jadi tugas kantor perwakilan semata hanya untuk mengurus kepentingan perusahaannya dengan perusahaan induknya di luar negeri.
Terkait tumpang tindih izin usaha, paling tidak ada 2 penyaring untuk di pusat pada waktu legislasinya dikoordinasikan pada perumusan aturan-aturan tersebut dimana BKPM biasanya diikutsertakan apabila terkait dengan investasi. Sedangkan terhadap Perda-perda bermasalah, di Kemdagri ada ratusan Perda yang dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan diatasnya dan dianggap tidak ramah investasi.
q. Ada perusahaan di bidang hortikultura sudah mendapat SP dengan saham asing 90%. Setelah DNI baru ada pembatasan menjadi asing menjadi 49%. Kemudian dalam proses memperoleh izin usaha yang mensyaratkan rekomendasi dari Kemtan, keluar rekomendasi bahwa asing hanya boleh 49%. Ditanyakan juga mengenai izin importir, perusahaan mempunyai 2 bidang usaha importir perdagangan besar dan industri manufaktur sehingga membutuhkan 2 izin importir yaitu APIU dan APIP, sementara dalam Permendag hanya membolehkan satu izin importir.
Dijelaskan bahwa berdasarkan Perpres 111 No. 2007 tentang DNI, ketentuan di bidang hortikultura kepemilikan saham asing maksimal 95% kemudian dengan keluarnya UU yang terbaru tentang hortikultura maksimal saham asing menjadi 30%. Mungkin yang dimaksud penanya adalah bidang usaha tanaman pangan pokok yang dalam DNI 2007 saham asingnya maksimal 95% kemudian dalam DNI terbaru tahun 2010 saham asing menjadi 49%. Sebenarnya yang dipakai sebagai dasar adalah Surat Persetujuannya dimana kepemilikan asing 90%. Terkait dengan izin impor, ketentuan sekarang perusahaan hanya boleh memiliki 1 angka pengenal impor. Dalam hal kegiatan ada 2, tergantung dari perusahaan apakah mau pakai APIP atau APIU dengan melihat karakteristik industrinya.
r. Dalam hal pelayanan perizinan kalau di BKPM standarnya jelas sehingga bisa dipastikan kapan selesainya, namun di daerah terkesan tidak ada standar operasional pelayanannya. Kendala yang dihadapi antara lain, pada saat Bupati/Walikota sakit tidak jelas siapa yang berwenang untuk menandatangani perizinan daerah. Ditanyakan dalam batasan mana BKPM bisa melakukan intervensi kepada daerah atau memberikan sanksi. Disamping itu ditanyakan mengenai perbedaan antara tanah adat dengan tanah kas desa. Bagaimana prosesnya tanah kas desa bisa dikuasai investor, karena banyak tanah di daerah Jawa Tengah disebut sebagai tanah kas desa. Kemudian dasar hukum apa yang bisa dipegang investor sehingga tidak dapat diganggu gugat di kemudian hari.
Dijelaskan bahwa Perka No. 12 terkait standar pelayanan perizinan dibuat sederhana yang diharapkan dapat dioperasikan secara merata di seluruh Indonesia. Atas pelayanan yang menjadi kewenangan, dalam Perka No. 11 disebutkan bahwa Bupati/Walikota melimpahkan kewenangannya kepada Pejabat PTSP sehingga tidak masalah kalau Bupatinya sakit atau lagi tidak di tempat. Meskipun mungkin ada izin-izin tertentu bersifat strategis yang hanya dapat diberikan oelh Bupati. Intervensi yang bisa dilakukan, di setiap PTSP ada kotak pengaduan yang bisa dimanfaatkan. Kalau tidak ada respon, bisa diadukan ke BKPM untuk kemudian difasilitasi penyelesaian masalahnya. Mengenai tanah kas desa merupakan asset Pemda dan tunduk pada UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara. Untuk melepaskan asset seperti kas desa perlu izin dari DPRD setempat dan hal ini tidak mudah karena sensitif sifatnya dan berpotensi merugikan daerah.
s. Perusahaan pertambangan yang punya PKP2B dengan Pemerintah sudah diberikan konsesi seluas sekian hektar. Pada saat pembebasan tanah apa masih diperlukan izin lokasi atau konsesi tersebut sudah dianggap sebagai suatu izin.
Dijelaskan bahwa izin lokasi dikecualikan untuk 7 (tujuh) hal diantaranya inbreng, sudah dikuasai perusahaan lain, sudah mendapat izin dari instansi berwenang, dalam Kawasan Industri, tanah berada dalam kawasan otorita, tanahnya maksimum 25 ha untuk pertanian dan maksimum 1 hektar untuk non pertanian. Diluar dari kriteria itu wajib untuk memperoleh izin lokasi.
t. Dalam proses aplikasi perizinan perluasan ke izin tetap terdapat persyaratan dokumen bukti sewa menyewa. Apakah ada ketentuan jangka waktu masa sewa untuk lokasi.
Dijelaskan bahwa untuk yang seharusnya merupakan modal tetap tetapi dilaksanakan dengan sewa, diharapkan sewa tersebut dilakukan dalam jangka panjang paling tidak lebih dari 2 tahun. Perusahaan industri yang tidak memiliki tanah atau gedung/pabrik diharapkan bisa sewa jangka panjang karena mesti ada tempat untuk menyimpan mesin-mesinnya.
u. Komponen-komponen apa saja yang termasuk dalam pembiayaan izin lokasi. Praktek di lapangan bervariasi, ada yang menetapkan per meternya Rp. 900 dan ada yang sampai Rp. 2000 sehingga hal tersebut menimbulkan biaya ekonomi tinggi.
Dijelaskan bahwa pembiayaan untuk izin lokasi diatur oleh Perda. Pengaturannya ada yang berdasarkan per meter untuk non pertanian atau per hektar untuk pertanian. Contoh di DKI izin lokasi namanya Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT), untuk lahan seluas lebih dari 5000 hektar dan biayanya sekitar Rp. 10 juta.
v. Proyek investasi yang dilakukan secara turn key, tiap bulan membayar secara termin kepada kontraktor, apakah pembayaran ini bisa dianggap sebagai realisasi investasi. Pada kenyataannya apa yang dibayarkan belum tentu langsung kelihatan bentuknya di lapangan. Terkait dengan insentif PPh, perusahaan belum mengajukan permohonan insentif karena belum sampai pada tahap komersial. Diperkirakan banyak perusahaan yang seperti ini, sehingga belum bisa dikatakan bahwa insentif fiskal tersebut tidak menarik.
Dijelaskan bahwa untuk bidang jasa biasanya yang dicatat di realisasi hanya komponen sewa seperti sewa kantor. Kalau hasil penerimaan jasanya masuknya kedalam kapasitas produksi seperti halnya di sektor industri. Sedangkan untuk realisasi investasi, sepanjang tidak beli barang modal tidak dilaporkan lagi.
Dijelaskan bahwa untuk memohon rekomendasi insentif PPh tidak perlu menunggu saat berproduksi komersial. Sebenarnya setelah SP ditandatangani, investor bisa langsung minta rekomendasi ke BKPM untuk diajukan penetapannya ke Ditjen Pajak. Untuk pelaksanaan atau eksekusinya nanti baru pada saat mulai berproduksi.
w. Peraturan Pemerintah terkait tanah terlantar menjadi ancaman cukup serius bagi investor. Apa yang menjadi kriteria BPN mengklarifikasi bahwa suatu tanah terlantar. Disampaikan juga ada perusahaan di bidang perkebunan sudah punya SP PMDN ingin konversi ke PMA. Sudah mendapat rekomendasi dari Kemtan dan BKPM sudah mengeluarkan SP PMA nya, tapi kemudian investasinya batal. Saat ini akan ada investor asing baru lagi yang akan masuk, apakah rekomendasi dari Kemtan masih berlaku atau perlu diperbaharui.
Dijelaskan bahwa BPN mempunyai komitmen yang kuat untuk melakukan penertiban tanah terlantar yang sasarannya adalah para spekulan tanah. Dalam PP No. 11, kriteria tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan oleh negara berupa hak milik, HGU, dll yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan dan tujuan pemberiannya, 3 (tiga) tahun sejak sertifikat diterbitkan. Namun tidak semata kriteria tersebut yang digunakan. Pada saat mengajukan permohonan, biasanya melampirkan proposal site plan dimana ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan dari tahun pertama, tahun kedua dan seterusnya termasuk land clearing. Mungkin saja terjadi dalam jangka waktu 5 tahun, dari lahan 1000 ha baru 100/200 ha yang siap dibangun. Hal tersebut tidak masuk dalam kriteria tanah terlantar sepanjang sudah menjadi tahapan dalam site plan dan disetujui oleh instansi yang berwenang.
Terkait dengan alih status dimungkinkan tapi hendaknya ditindaklanjuti dengan akta perubahan kepemilikan saham sehingga jelas menjadi PMA. Kalau ada pihak Asing baru yang masuk, sebaiknya perlu rekomendasi baru lagi dari Kemtan karena di Kemtan faktor pemegang saham itu siapa merupakan hal yang penting.
x. Terkait aturan mengenai Tax Holiday, apa yang dimaksud dengan industri pionir. Kemudian bagaimana prosedurnya untuk memanfaatkan TH ini dan kapan juklaknya keluar.
Dijelaskan bahwa tindak lanjut dari PP No. 94 tahun 2010 akan diterbitkan Permenkeu tentang mekanisme tata cara penetapan Tax Holiday. Saat ini PMK sedang dibahas oleh Kemkeu, BKF dan Ditjen Pajak. Disampaikan juga bahwa pada dasarnya Pemerintah ingin memformulasikan suatu kebijakan Tax Holiday yang benar-benar sejalan dengan kebijakan industri. Dalam Perpres No. 28 tahun 2008 disebut dengan industri pionir, begitu pula pada UUPM meskipun tidak dijelaskan pengertian secara rinci dari industri pionir. Yang ada adalah 4 (empat) kriteria suatu industri disebut industri pionir, yaitu memiliki keterkaitan yang luas, memiliki nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi serta memperkenalkan teknologi baru. Kriteria tersebut diatas masih bersifat umum sehingga perlu lebih diperjelas lagi batasan-batasannya. Dalam proses penyusunan PMK tersebut, juga sedang dipikirkan mengenai syarat-syarat untuk memperoleh TH dan bagaimana prosedur untuk mendapatkannya. Yang jelas bagi Wajib pajak yang sudah memperoleh insentif berdasarkan PP 62/2008 tidak bisa lagi mendapatkan fasilitas Tax Holiday atau dengan kata lain fasilitas ini merupakan fasilitas pilihan.
y. Perusahaan bergerak di bidang pengolahan nikel menjadi feronikel dan dimungkinkan mendapat insentif fiskal. Ditanyakan bagaimana cara mendapatkan insentif tersebut dan pihak mana yang harus dihubungi.
Untuk mendapatkan insentif PPh, setelah melihat bidang usaha dan cakupan produknya berhak untuk memperoleh insentif PPh, investor bisa mengajukan permohonan ke BKPM melalui Direktorat Pelayanan Fasilitas untuk mendapatkan rekomendasi. Kemudian BKPM menyampaikan rekomendasi ke Ditjen Pajak untuk diteliti dulu sebelum mendapatkan penetapannya. Setelah mendapat penetapan dari Ditjen Pajak, untuk pelaksanaan atau eksekusinya nanti baru pada saat mulai berproduksi komersial.

Tentang ipbkpm

Mengabdi sampai akhir bagi kesejahteraan rakyat Indonesia
Tulisan ini dipublikasikan di Berita IP-BKPM. Tandai permalink.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s